Kiai Karsa dan Kiai Kaji

Sebut saja istilahnya begitu. Kiai KarSa adalah kiai-kiai yang membentengi dan berada di belakang Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa), sementara kiai KaJi adalah kiai-kiai di belakang pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (KaJi). Rasanya tak perlu dijelaskan lagi siapa mereka. Nyaris semua orang tahu bahwa kiai-kiai Lirboyo seperti KH Idris Marzuki, KH Kafabihi Makhrus, dan Gus An’im Falahudin adalah kiai KarSa. Begitu juga KH Mas Subadar (Besuk, Pasuruan). Sementara, sosok kiai yang selama ini sangat diidentikkan dengan KaJi adalah KH Hasyim Muzadi.
Tampilnya para kiai dalam politik praktis bernama Pilgub Jatim, meski bersifat pasif, memang tak bisa dihindari. Inilah kampung kiai. Inilah kampung Nahdlatul Ulama. Ketika dua sosok NU tampil dalam pentas utama, terlalu sulit bagi para kiai untuk tidak ikut serta di dalamnya. Kiai pun punya keinginan tertentu terhadap Jatim di masa depan. Karena itu, lahirlah aksi dukung-mendukung.
Terbelahnya kiai di Jatim ini sebenarnya hal biasa dan sah-sah saja. Tiap kiai tentu punya cita rasa tersendiri dalam menentukan pilihan dan memandang sebuah persoalan. Yang menjadi tidak biasa dan agak disesalkan adalah mulai terjebaknya mereka dalam suatu tindakan yang mungkin sebenarnya kurang elegan.

Dalam ikrar kesetiaan kepada KarSa di Pesantren Al Falah, Ploso, Kediri, dua hari lalu, KH Idris Marzuki menuduh pasangan KaJi dibekingi konglomerat hitam. Mbah Idris juga tak ragu-ragu menyebut KH Hasyim Muzadi pernah menawarkan sejumlah duit tertentu ke KH Aziz Mansyur agar mendukung KaJi. ”Penyerangan” terhadap citra lawan KarSa ini bukan yang pertama. Agustus silam di Asrama Haji Sukolilo (dalam acara serupa yakni mendukung KarSa), KH Mas Subadar melemparkan isu gender. Menurut kiai berpengaruh ini, pemimpin laki-laki lebih baik dari perempuan. Maksudnya, Soekarwo lebih baik dari Khofifah.
Dalam kasus ini, hak KH Mas Subadar untuk mengemukakan pendapatnya. Namun, apakah isu ini masih layak dikemukakan? Apakah pemunculan isu gender itu bukan malah memberikan pendidikan politik yang kurang baik di negeri ini? Patut diingat bahwa di kalangan ulama sendiri, boleh tidaknya perempuan memimpin masih debatable. Urusan menjalankan pemerintahan adalah urusan mampu atau tidak mampu dan sama sekali tidak terkait dengan jenis kelamin. Mereka yang memiliki kapabilitas, integritas, kecerdasan, dan kemampuan, berhak untuk menjadi pemimpin.
Pakar otonomi daerah yang juga Presiden Dewan Pimpinan Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Muhammad Ryaas Rasyid menyatakan, dikotomi (pengkotak-kotakan) di alam demokrasi sangat menyesatkan. Ryaas menegaskan, kemampuan menjadi kunci kepemimpinan. Bukan karena laki-laki atau perempuan, tua-muda, Jawa-nonjawa, hitam-putih, dan seterusnya.
Sungguh menarik paparan yang disampaikan Ryaas dalam bukunya ”Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan”. Pada bab studi kepemimpinan, mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara ini menjelaskan enam variabel pokok yang perlu diteliti dalam studi kepemimpinan, yakni kepribadian, peran, organisasi, tugas, nilai-nilai, dan lingkungan. Variabel ini diperkenalkan Guru Besar dalam Kepemimpinan Politik di Universitas Hawaii,AS,Glen D Paige.
Ibarat hendak meminang gadis, maka keluarga akan melihat bobot, bebet, dan bibit. Begitu pula bagi masyarakat Jatim. Jika ingin memperoleh pemimpin yang baik, kenalilah kualitas calon. Laki-laki atau perempuan sama saja. Tua dan muda bukan persoalan. Apakah dari tentara atau sipil, bukan masalah krusial. Tapi lihatlah curiculum vitae alias rekam jejak hidupnya.
Sejatinya, KarSa dan KaJi sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Saifullah dan Khofifah pernah mengurus negara dengan menjadi menteri sehingga soal kemampuan dalam hal pemerintahan, mereka tidak perlu disangsikan lagi. Soekarwo sangat paham birokrasi Jatim, Mudjiono kenyang pengalaman kepemimpinan di militer. Keduanya matang di organisasi.
Jadi pilih siapa? Semua terserah wong Jatim. Hanya perlu diingat bahwa keberhasilan suatu pemerintahan, tergantung dua faktor: pertama, kemampuan para pemimpin dan pendukungnya mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan peluang yang terbuka bagi pencapaian umum. Kedua, tingkat evektifitas dan efisiensi yang dapat dicapai dalam membawakan peran-peran yang disepakati. Karena pilihan berada di rakyat, biarkanlah mengalir apa adanya. Lebih baik para cagub/cawagub mempromosikan diri dengan cara santun dan elit. Begitu pun seharusnya orang-orang di belakangnya. Pendidikan politik yang baik dan benar adalah suatu pondasi dalam menciptakan demokrasi sesungguhnya. Jika memang KarSa dipandang bisa untuk memegang Jatim, mengapa tak dipilih? Begitu juga Khofifah-Mudjiono, kalau mereka bisa, mengapa harus ditolak? (*)

Advertisements

2 responses to “Kiai Karsa dan Kiai Kaji

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s